100 HARI KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN JADI SOROTAN DALAM DISKUSI WAROENG RAKYAT

Seratus hari masa kerja Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani menjadi sorotan publik Kabupaten Kuningan. Berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas Waroeng Rakyat, menggelar diskusi publik dan forum evaluasi untuk mengupas capaian serta tantangan pemerintahan baru dalam periode awal kepemimpinan mereka.

Program 100 hari kerja kerap dijadikan tolok ukur awal kinerja kepala daerah setelah dilantik. Meski tidak menjadi kewajiban formal, pasangan Dian-Tuti membentuk tim akselerasi khusus guna menyusun rencana aksi percepatan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Program ini pernah dipresentasikan pada Rapat Paripurna DPRD Kuningan, menampilkan 26 agenda prioritas yang diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat

Waroeng Rakyat, melalui forum diskusi yang digelar di GK Raksawacana pada 1 Juni 2025, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menilai langsung kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati. Beberapa program yang mendapat sorotan dan capaian nyata antara lain:

• Penguatan sektor pertanian, khususnya program tanam dan panen padi bersama kelompok tani, yang menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kuningan.
• Peningkatan pelayanan publik, yang biasanya menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja untuk mempercepat birokrasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
• Perbaikan infrastruktur dasar, meskipun masih menjadi tantangan, upaya awal untuk memperbaiki jalan dan fasilitas umum di beberapa wilayah sudah mulai dilakukan.

Diskusi yang dipandu oleh Deden Rijalul Umam berlangsung dengan sangat dinamis dan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dari berbagai latar belakang yang relevan dengan evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Narasumber yang hadir antara lain Plt Sekda Kuningan, Beni Prihayatno SSos MSi, yang memberikan perspektif dari sisi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy SE, turut memberikan pandangannya mengenai peran legislatif dalam mengawal program kerja pemerintah dan tantangan yang dihadapi selama masa awal kepemimpinan. Ketua DPRD Nuzul Rachdy juga lebih menyoroti kepada opini WDP atau Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan oleh BPK. ia menyebut ada tiga SKPD atau lembaga yang tidak sesuai peruntukan kas daerahnya.  Nuzul  berharap bahwa pemerintah bisa segera menyelesaikan hal itu.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Ahmad Nur Hidayat, menyajikan analisis mendalam terkait dampak kebijakan ekonomi daerah dalam 100 hari pertama, termasuk isu-isu strategis yang memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, politisi PKS sekaligus mantan Sekretaris Tim Dirahmati, H. Jajang Jana SHI, memberikan sudut pandang politik dan pengalaman praktis dalam menjalankan pemerintahan serta dinamika yang terjadi di internal pemerintahan daerah.

Tidak kalah penting, peneliti dari Jamparing Research, Topic Offirstson MPd MSi, menyampaikan hasil survei dan riset yang mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan selama 100 hari, memberikan data empiris yang menjadi bahan evaluasi objektif bagi semua pihak.

Acara diskusi ini juga dihadiri oleh puluhan aktivis yang terdiri dari mahasiswa, sejumlah ketua organisasi kepemudaan, LSM, Ormas, serta undangan lainnya. Kehadiran mereka menambah warna dan kekayaan perspektif dalam diskusi, mewakili aspirasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok sosial yang aktif mengawal jalannya pemerintahan. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Kuningan yang lebih maju dan berdaya saing.

Diskusi ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga wadah untuk menyampaikan gagasan-gagasan segar dan membangun sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, politisi, dan masyarakat sipil demi mewujudkan visi “Kuningan Melesat.” Dengan suasana yang konstruktif dan penuh semangat kolaborasi, forum ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja pemerintahan di masa mendatang. (AK)