MAKAN BERGIZI GRATIS: ANTARA PROGRAM SOSIAL DAN INVESTASI MASA DEPAN

Oleh Ayah Didi (Didi Suprijadi)

Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan semakin mengemuka di ruang publik. Ada yang menyambutnya dengan optimisme sebagai kebijakan sosial yang berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang memandangnya dengan skeptis, bahkan terburu-buru menyimpulkan program ini gagal ketika muncul sejumlah persoalan di lapangan.

Dalam masyarakat ilmiah dan modern, penilaian terhadap sebuah kebijakan semestinya tidak berhenti pada opini, melainkan berangkat dari data dan fakta. Dari sudut pandang itu, MBG sesungguhnya bukan program yang lahir tanpa preseden di dunia. Data global menunjukkan, dari sekitar 174 negara di dunia, sebanyak 107 negara telah menjadikan program pemberian makanan bergizi sebagai kebijakan nasional.

Negara-negara lain memang tidak selalu mengelolanya secara langsung melalui pemerintah pusat, tetapi program serupa tetap berjalan melalui pemerintah daerah, lembaga internasional seperti World Food Programme (WFP), sekolah, maupun organisasi nirlaba. Dengan kata lain, pemberian makanan bergizi oleh negara kepada warganya bukanlah hal yang khas Indonesia semata.

Jepang bahkan telah memulainya sejak abad ke-18, jauh sebelum konsep kesejahteraan sosial modern berkembang seperti sekarang. Dibandingkan dengan sejarah panjang tersebut, Indonesia baru memulai langkah ini—ibaratnya masih “seumur jagung”.

Jika dilihat dari jumlah penerima manfaat, posisi Indonesia justru sangat menonjol di antara negara-negara penyelenggara program serupa. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Urutannya adalah sebagai berikut:

1. India: 118.000.000 penerima manfaat

2. Indonesia: 61.239.037 penerima manfaat

3. Brasil: 38.531.387 penerima manfaat

4. China: 34.570.000 penerima manfaat

5. Amerika Serikat: 30.100.000 penerima manfaat

Angka ini menarik jika dibandingkan dengan negara lain. China, misalnya, memiliki jumlah penduduk lebih dari satu miliar jiwa, tetapi penerima manfaat program makan bergizi hanya sekitar 34,5 juta orang. Sementara Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat.

Dari jumlah tersebut, sekitar 49.057.682 orang adalah murid sekolah, sementara sisanya mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Jika dihitung secara keseluruhan, hampir 25 persen penduduk Indonesia menikmati manfaat program makan bergizi gratis.

Dari perspektif kebijakan publik, angka ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program simbolik, melainkan program sosial berskala besar yang menjangkau lapisan masyarakat luas.

Namun pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar berapa banyak penerima manfaatnya, melainkan: apa dampaknya?

Temuan riset Lab Socio Universitas Indonesia pada Maret 2026 memberikan gambaran awal yang cukup menarik. Penelitian tersebut menemukan bahwa:

- 86 persen penerima manfaat yang mengakui program MBG meningkatkan minat belajar mereka.

- 86 persen penerima merasa senang dan sangat senang dapat makan bersama melalui program ini.

- 60 persen siswa sebelumnya berangkat sekolah dengan perut kosong, terutama karena alasan ekonomi.

Temuan terakhir ini mungkin menjadi fakta yang paling menggugah. Di balik dinamika kota dan kemajuan ekonomi, masih ada anak-anak yang memulai hari sekolah tanpa sarapan yang layak. Dalam kondisi seperti itu, sulit membayangkan proses belajar dapat berlangsung optimal.

Karena itu, MBG sesungguhnya tidak hanya dapat dilihat sebagai program bantuan pangan, melainkan juga sebagai investasi pendidikan dan kesehatan generasi muda.

Tentu saja, seperti kebijakan publik lainnya, pelaksanaan program ini tidak luput dari kekurangan. Pada Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat telah menutup 49 dapur yang menjalankan program MBG karena tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga kualitas program.

Namun angka tersebut perlu dilihat secara proporsional. Saat ini terdapat lebih dari 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai wilayah. Dengan perbandingan tersebut, menilai keseluruhan program MBG gagal hanya karena beberapa kasus pelanggaran prosedur tentu menjadi kesimpulan yang terlalu jauh.

Dalam setiap program berskala besar, selalu ada proses pembelajaran dan perbaikan. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem mampu melakukan koreksi ketika terjadi penyimpangan.

Dalam hal ini, pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik. Penerima manfaat maupun orang tua siswa dapat menyampaikan keluhan jika makanan yang diterima dinilai tidak layak. Masyarakat dapat melaporkan langsung kepada SPPG setempat atau melalui Badan Gizi Nasional melalui hotline 127 maupun WhatsApp di nomor +62-811-1000-8008.

Partisipasi masyarakat semacam ini menjadi penting karena keberhasilan program publik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan warga yang mengawasi sekaligus memperbaikinya.

Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah langkah besar yang masih berada dalam tahap awal perjalanan. Program ini memang belum sempurna. Akan selalu ada kekurangan, tantangan distribusi, maupun persoalan teknis di lapangan.

Namun jika dilihat dari pengalaman banyak negara, kebijakan pemberian makanan bergizi bagi warga, terutama bagi anak-anak sekolah, sering kali menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah program ini harus dihentikan atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana memastikan program ini terus diperbaiki agar benar-benar memberi manfaat bagi generasi masa depan Indonesia?