MAKAN GRATIS ALA TURKI UTSMANI VS MBG INDONESIA: ANTARA WARISAN WAKAF DAN BEBAN APBN

Oleh: Hanif Aprian Rahmat

MBG dan Jejak Sejarah Imaret Turki Utsmani

Belakangan ini, ruang publik di Indonesia dipenuhi perdebatan hangat seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian pihak menilai program ini merupakan langkah krusial dalam perlindungan sosial dan investasi masa depan bangsa. Sementara itu, sebagian lainnya mengkhawatirkan beban anggaran serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Namun, jika menengok lembaran sejarah dunia, dilema antara pemenuhan pangan publik dan kapasitas anggaran negara sebenarnya memiliki akar historis yang sangat panjang.

Jauh sebelum Indonesia merancang program MBG, Kesultanan Turki Utsmani telah mempraktikkan kebijakan serupa melalui jaringan dapur umum raksasa yang menguji keseimbangan antara komitmen sosial dan ketahanan finansial negara.

Imaret: Jaringan Dapur Umum Era Turki Utsmani

Pada abad ke-14 hingga ke-19, Kesultanan Turki Utsmani mengoperasikan institusi kesejahteraan publik yang dikenal dengan istilah imaret. Tempat ini didirikan melalui sistem kelembagaan keagamaan dan filantropi berupa wakaf, yang didukung oleh keluarga sultan, pejabat, hingga kalangan bangsawan kaya.

Konsep operasionalnya sangat terstruktur, yaitu membagikan sup, roti, hingga nasi secara gratis setiap hari kepada masyarakat yang membutuhkan, mulai dari fakir miskin, musafir, hingga pelajar. Menariknya, sistem ini dikelola secara profesional untuk menjaga martabat para penerimanya. Bagi Kesultanan Turki Utsmani, pemenuhan kebutuhan pangan dasar masyarakat dianggap sebagai fondasi penting perlindungan sosial guna menjaga perdamaian dan mencegah gejolak di dalam negara.

MBG di Indonesia: Antara Perlindungan Sosial dan Beban Anggaran

Jika tradisi imaret pada era Turki Utsmani berfokus pada jaring pengaman sosial berbasis institusi wakaf, program MBG di Indonesia hadir sebagai kebijakan publik formal berskala masif dengan pendekatan modern. Program ini membawa dua sisi yang terus diperdebatkan oleh para ahli dan masyarakat.

Pertama, dari sisi perlindungan sosial, program yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional ini dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia. Tujuannya adalah menekan angka malnutrisi dan stunting, meningkatkan fokus belajar anak di sekolah, serta menggerakkan ekonomi akar rumput melalui penyerapan bahan baku dari petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal.

Kedua, dari sisi beban anggaran, para kritikus dan ekonom mengingatkan adanya risiko besar terhadap keberlanjutan fiskal APBN. Alokasi anggaran yang sangat besar memicu kekhawatiran akan menyempitnya ruang fiskal untuk sektor-sektor krusial lainnya. Selain itu, tantangan logistik di negara kepulauan seperti Indonesia juga memunculkan risiko terkait standardisasi higienitas, potensi kebocoran anggaran, serta efektivitas distribusi agar tepat sasaran.

Menarik Benang Merah Sejarah

Perbandingan antara imaret Turki Utsmani dan MBG di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan pangan publik selalu menjadi agenda penting dalam pengelolaan sebuah negara lintas zaman.

Perbedaannya terletak pada sistem tata kelola dan mitigasi risiko keuangan. Kesultanan Turki Utsmani memitigasi beban anggaran negara dengan mengandalkan dana abadi umat melalui wakaf, sedangkan Indonesia mengujinya secara langsung sebagai kebijakan makroekonomi negara.

Sejarah membuktikan bahwa program pangan gratis dapat menjadi instrumen perlindungan sosial yang kuat apabila didukung oleh manajemen yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, program semacam ini dapat bergeser menjadi beban anggaran yang melumpuhkan apabila tidak dikelola dengan baik.

Bagi Indonesia, kunci keberhasilan MBG ke depan tidak lagi hanya terletak pada perdebatan konsep, tetapi pada seberapa ketat sistem pengawasan, seberapa efisien birokrasi pelaksana, dan seberapa konsisten evaluasi berkala dilakukan di lapangan. (AK)