SAID IQBAL KEMBALI PIMPIN PARTAI BURUH: KONSOLIDASI GERAKAN BURUH MENUJU 2029
Agus
Jakarta – Kongres V Partai Buruh yang digelar pada 20–21 Januari 2026 menetapkan Said Iqbal kembali sebagai Presiden Partai Buruh periode 2026–2031. Penetapan ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, yang menjadi ciri khas demokrasi buruh, tanpa melalui proses voting.
Dalam kongres tersebut, tiga nama sempat muncul sebagai calon presiden partai, yakni Said Iqbal, Henry Saragih, dan Andi Gani. Namun, Andi Gani berhalangan hadir karena urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Dengan demikian, hanya dua nama yang benar-benar maju di forum, yaitu Said Iqbal dan Henry Saragih.
Pimpinan sidang menegaskan bahwa musyawarah menjadi jalan utama dalam pengambilan keputusan. Jika mufakat tercapai, voting tidak diperlukan. Forum akhirnya menghasilkan kesepakatan yang disampaikan langsung oleh Henry Saragih. Ia menegaskan bahwa kesinambungan kepemimpinan diperlukan untuk mencapai target besar Partai Buruh, yakni memenangkan Pemilu 2029. “Karena itu, forum sepakat melanjutkan Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh periode 2026–2031,” ujar Henry.
Dengan satu ketukan palu sidang, keputusan tersebut sah. Said Iqbal resmi ditetapkan sebagai Presiden Partai Buruh untuk lima tahun ke depan.
Dalam pidato perdananya, Said Iqbal menegaskan komitmen untuk melayani buruh, petani, dan rakyat kecil di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa partai politik adalah alat untuk merebut kekuasaan dalam arti positif. “Jika orang-orang baik enggan masuk politik, maka kekuasaan akan diisi oleh mereka yang tidak peduli pada nasib rakyat kecil,” kata Iqbal.
Ia juga menyinggung pengalaman internasional dengan menyebut Anthony Albanese di Australia sebagai contoh pemimpin yang lahir dari kelas pekerja. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi serupa karena lebih dari 54 persen Produk Domestik Bruto disumbang oleh sektor industri. “Indonesia adalah negeri industri, dan seharusnya dipimpin oleh kekuatan yang lahir dari industri itu sendiri,” tegasnya.
Ke depan, Partai Buruh menargetkan perolehan kursi DPRD di berbagai daerah, memperkuat basis di luar Jawa, serta merebut dukungan di pusat-pusat kota industri. Bagi Partai Buruh, kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperbaiki nasib rakyat kecil.
Kongres V Partai Buruh mencatat satu kesimpulan penting: musyawarah dapat lebih cepat dari voting, dan keputusan besar dapat lahir bukan dari pertarungan, melainkan dari kesadaran bersama.
