Indonesia dalam Dua Layar: Cemas di Threads, Tertawa di TikTok

Indonesia dalam Dua Layar: Cemas di Threads, Tertawa di TikTok

Oleh: Hanif Aprian Rahmat

Mahasiswa Magister Sejarah Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ada pemandangan menarik sekaligus sedikit menggelikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini. Cobalah membuka Threads ketika isu politik sedang ramai diperbincangkan. Rasanya seperti sedang membaca kabar dari sebuah negeri yang besok pagi akan menghadapi kiamat. Semua orang membicarakan persoalan negara, mulai dari kebijakan pemerintah, kegaduhan elite politik, ekonomi, hingga berbagai isu yang membuat masyarakat semakin gelisah.

Namun, beberapa menit kemudian ketika kita berpindah ke TikTok, suasananya bisa berubah seratus delapan puluh derajat. Ada orang berjoget, membuat lelucon, memasak, membagikan kehidupan sehari-hari, hingga berbagai konten hiburan yang membuat kita seolah-olah sedang hidup di negara yang baik-baik saja.

Di satu layar, Indonesia terasa sedang menghadapi keadaan darurat. Di layar lainnya, masyarakat justru sedang menikmati hiburan. Barangkali inilah salah satu anomali kehidupan digital kita hari ini: cemas ketika membaca keadaan negeri, tetapi tetap mencari alasan untuk tertawa.

Namun, di balik fenomena tersebut, ada persoalan yang sebenarnya tidak bisa dianggap sederhana. Sebab, masyarakat tidak sedang hidup dalam ruang kosong. Ada banyak persoalan yang mereka hadapi, sementara kegaduhan politik seolah tidak pernah menemukan titik istirahat.

Rakyat Sedang Pusing, Politik Justru Semakin Ramai

Kehidupan masyarakat tidak selalu seindah angka-angka dalam laporan ekonomi. Bagi sebagian orang, persoalan ekonomi bukan sekadar statistik pertumbuhan, melainkan bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar kewajiban, mempertahankan pekerjaan, dan menjaga usaha agar tetap berjalan.

Kita menyaksikan berbagai perbincangan mengenai pajak, biaya hidup, tekanan terhadap dunia usaha, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Tidak sedikit pelaku usaha yang harus berpikir lebih keras untuk mempertahankan bisnisnya. Belum lagi persoalan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan alam, tetapi juga kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Di tengah keadaan tersebut, situasi geopolitik dunia juga semakin tidak menentu. Konflik internasional, persaingan negara-negara besar, dan ketegangan kawasan membuat istilah Perang Dunia Ketiga kembali menjadi bahan pembicaraan. Walaupun bukan berarti perang dunia benar-benar akan terjadi, kekhawatiran terhadap masa depan dunia menjadi sesuatu yang sulit diabaikan.

Seolah-olah persoalan belum cukup banyak, masyarakat kembali disuguhi kegaduhan politik yang menyita perhatian.

Belakangan ini, publik dikejutkan oleh perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo. Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka, termasuk Listyo Sigit, dalam perkara tersebut. Perkembangan ini tentu menarik perhatian karena menyangkut hubungan antarelite dan persoalan serius mengenai tata kelola kekuasaan serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.

Terlepas dari bagaimana proses hukumnya nanti, perkara ini memperlihatkan bahwa dinamika politik di negeri kita masih menyimpan banyak persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Pertanyaannya, di tengah berbagai persoalan tersebut, apakah rakyat harus terus-menerus disibukkan dengan pertarungan politik antarelite?

Kita Seolah Dipaksa Memilih: Jokowi atau Prabowo?

Salah satu hal yang cukup melelahkan dari dinamika politik kita adalah kecenderungan masyarakat untuk selalu ditempatkan dalam dua kubu. Seolah-olah setiap persoalan harus berakhir pada pertanyaan: kamu berada di pihak Jokowi atau Prabowo?

Padahal, kehidupan bernegara tidak sesederhana memilih tokoh yang paling disukai. Masyarakat memiliki hak untuk mendukung, mempertanyakan, bahkan mengkritik siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

Kita boleh mengapresiasi kebijakan pemerintah apabila memang memberikan manfaat. Sebaliknya, kita juga berhak menyampaikan keberatan ketika sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sayangnya, ruang perdebatan publik terkadang justru berubah menjadi arena pembelaan terhadap tokoh politik. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai bentuk kebencian, sementara pembelaan terhadap pemerintah terkadang dilakukan tanpa mempertimbangkan persoalan yang sebenarnya sedang dihadapi masyarakat.

Padahal, rakyat tidak seharusnya menjadi penonton dalam pertarungan kepentingan elite. Mereka memiliki persoalan yang jauh lebih nyata daripada sekadar menentukan siapa yang harus dibela.

Mungkin kita perlu mengingat kembali bahwa negara bukan milik satu kelompok politik. Indonesia bukan milik Jokowi, bukan pula milik Prabowo. Pemerintahan boleh berganti, tokoh politik boleh datang dan pergi, tetapi masyarakat tetap menjadi bagian dari negeri ini.

Sejarah Mengajarkan Bahwa Kritik Bukan Sesuatu yang Baru

Sebagai mahasiswa Magister Sejarah Kebudayaan Islam, saya melihat bahwa kegelisahan masyarakat terhadap kekuasaan bukanlah fenomena baru dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Pada masa pergerakan nasional, kritik terhadap kolonialisme tidak hanya disampaikan melalui perlawanan fisik. Ia juga tumbuh melalui tulisan, surat kabar, organisasi, dan ruang diskusi intelektual.

Kita mengenal Tirto Adhi Soerjo melalui perjuangannya dalam dunia pers. Kita juga mengenal Sarekat Islam sebagai salah satu organisasi yang berperan dalam membangun kesadaran sosial dan politik masyarakat pada awal abad ke-20.

Kemudian, perjalanan sejarah Indonesia kembali memperlihatkan bagaimana suara mahasiswa dan masyarakat menjadi bagian penting dalam Reformasi 1998.

Tentu, keadaan hari ini tidak bisa begitu saja disamakan dengan masa kolonial ataupun Reformasi. Akan tetapi, ada pelajaran yang tetap relevan: kritik merupakan bagian dari perjalanan masyarakat dalam mengawasi kekuasaan.

Demonstrasi, diskusi, tulisan opini, hingga konten-konten kritis di media sosial dapat menjadi saluran untuk menyampaikan keresahan publik. Selama dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, semuanya memiliki tempat dalam kehidupan demokrasi.

Barangkali daripada seluruh kegelisahan hanya dipendam, masyarakat memang perlu memiliki lebih banyak ruang untuk berbicara. Bukan berarti semua orang harus marah setiap hari, tetapi jangan sampai ketenangan di ruang publik justru dibangun dengan membungkam pertanyaan masyarakat.

Antara Protes dan Hiburan: Cara Masyarakat Bertahan

Ada hal lain yang menarik untuk diperhatikan. Di tengah berbagai persoalan tersebut, masyarakat tetap membutuhkan hiburan. Mereka tetap ingin tertawa, bercanda, berkumpul, menikmati musik, dan menjalani kehidupan seperti biasa.

Di sinilah fenomena Threads dan TikTok menjadi menarik.

Threads sering menjadi ruang tempat masyarakat meluapkan keresahan, memperdebatkan kebijakan, menyampaikan kritik, dan membicarakan keadaan negara. Sementara itu, TikTok menghadirkan suasana yang lebih santai melalui berbagai konten hiburan.

Keduanya seperti memperlihatkan dua wajah masyarakat yang sama. Di satu sisi, mereka sadar bahwa banyak persoalan sedang terjadi. Di sisi lain, mereka tidak ingin seluruh kehidupannya hanya dipenuhi kecemasan.

Barangkali berjoget di TikTok bukan berarti seseorang tidak peduli terhadap keadaan negara. Begitu pula menulis kritik di Threads bukan berarti seseorang tidak bisa menikmati kehidupan.

Masyarakat membutuhkan keduanya: ruang untuk menyampaikan kegelisahan dan ruang untuk beristirahat dari kegelisahan tersebut.

Namun, ada satu hal yang perlu dijaga. Jangan sampai hiburan membuat kita lupa terhadap persoalan bersama. Sebaliknya, jangan sampai kritik berubah menjadi kemarahan tanpa arah, penyebaran kabar yang belum jelas, atau permusuhan antarsesama masyarakat.

Kita boleh membuat sebanyak mungkin tulisan kritis, menyampaikan pendapat, mengadakan diskusi, bahkan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi damai. Tetapi semua itu sebaiknya tetap berpijak pada pengetahuan, kepedulian, dan tanggung jawab.

Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan masyarakat yang berani berbicara, tetapi juga masyarakat yang mampu berpikir jernih.

Kita Tidak Harus Selalu Baik-Baik Saja

Pada akhirnya, mungkin memang begitulah kehidupan masyarakat Indonesia hari ini. Kita bisa merasa cemas ketika membaca berita politik, mengeluh ketika menghadapi persoalan ekonomi, marah ketika melihat kebijakan yang dianggap tidak adil, tetapi beberapa menit kemudian tertawa menyaksikan video hiburan di media sosial.

Itu bukan berarti kita tidak memiliki kepedulian terhadap negeri sendiri. Bisa jadi, kita hanya sedang mencari cara untuk tetap menjalani kehidupan di tengah banyaknya persoalan.

Sebagai mahasiswa sejarah, saya percaya bahwa setiap zaman memiliki catatan kegelisahannya sendiri. Sejarah tidak hanya berbicara tentang presiden, pejabat, peperangan, dan pergantian kekuasaan. Sejarah juga menyimpan pengalaman masyarakat biasa yang harus menjalani kehidupan di tengah berbagai perubahan politik dan sosial.

Mungkin hari ini kita hanya bisa menulis, berdiskusi, mengkritik kebijakan, atau menyampaikan keresahan melalui media sosial. Namun, jangan pernah menganggap suara masyarakat tidak memiliki arti.

Kita tidak harus memilih antara menjadi masyarakat yang kritis atau masyarakat yang bahagia. Kita boleh melakukan keduanya. Kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi tetap tertawa bersama teman-teman. Kita boleh memikirkan masa depan bangsa, tetapi tetap menikmati secangkir kopi di warung tempat kita biasa berkumpul.

Sebab, mencintai negeri bukan berarti harus selalu terlihat serius, dan menikmati hiburan bukan berarti berhenti peduli.

Barangkali Indonesia memang sedang hidup dalam dua layar: satu layar memperlihatkan kecemasan, layar lainnya menawarkan hiburan. Namun, di balik keduanya, ada rakyat yang tetap berharap agar negeri ini benar-benar menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali.