Max Havelaar Is Real: Mengapa Kelakuan Pejabat Abad ke-19 Masih Relate Sama Sekarang

Oleh: Hanif Aprian Rahmat

Pernah gak sih kalian emosi melihat berita pejabat yang pamer mobil mewah atau rumah gedongan, padahal jalanan di daerahnya rusak parah dan warganya susah makan? Ternyata, kelakuan minus kayak gini bukan fenomena baru. Pola ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu.

Di dalam novel legendaris Max Havelaar yang terbit tahun 1860, sang penulis, Multatuli (nama pena Eduard Douwes Dekker), sudah membongkar borok ini. Tragisnya, setelah lebih dari 160 tahun berlalu, situasi yang digambarkan di buku itu rasanya kok masih relate banget dengan kondisi sekarang.

Mengapa kelakuan elit kita masih sama dengan era kolonial? Yuk, kita bedah polanya.

1. Eksploitasi Rakyat Demi Gaya Hidup Mewah.

Di dalam novelnya, Multatuli menceritakan kisah nyata di Lebak, Banten. Saat itu, musuh rakyat bukan cuma kompeni Belanda, melainkan bupati lokal mereka sendiri, Raden Adipati Karta Natanegara.

Sang bupati hidup sangat mewah dan hobi menggelar pesta. Masalahnya, dana pesta itu didapat dari memeras rakyat kecil. Kerbau-kerbau milik petani diambil paksa, dan rakyat dipaksa kerja rodi tanpa upah. Akibatnya, rakyat kelaparan di tanah mereka yang subur.

Mirip gak sama sekarang? Hari ini, kita masih sering melihat kasus korupsi di mana pejabatnya hobi flexing kekayaan, sementara daerah yang mereka pimpin angka kemiskinannya masih tinggi. Pola "memeras hak rakyat demi gaya hidup pribadi" ini seolah menolak punah.

2. Nasib Sial Para Whistleblower

Tokoh Max Havelaar di novel ini sebenarnya adalah representasi dari Multatuli sendiri, seorang pejabat Belanda yang punya hati nurani. Ketika melihat penderitaan rakyat Lebak akibat ulah bupatinya, Havelaar tidak tinggal diam. Dia melaporkan korupsi itu ke atasannya.

Bukannya didukung, Havelaar malah dimusuhi. Laporannya diabaikan, dia dianggap membuat kegaduhan, dan akhirnya dipaksa mundur dari jabatannya.

Fenomena ini sangat mirip dengan nasib para pengungkap fakta (whistleblower) zaman sekarang. Sering kali, pegawai instansi atau warga biasa yang vokal membongkar pungli atau korupsi justru berakhir dipecat, dimutasi, atau malah dituntut balik menggunakan pasal karet.

3. Sibuk Pencitraan, Alergi Kritik

Pemerintah kolonial Belanda zaman dulu selalu ingin terlihat bersih di mata dunia. Mereka sibuk mengirim laporan ke Eropa bahwa Hindia Belanda aman, damai, dan makmur, demi menjaga reputasi politik mereka. Padahal, realita di lapangan penuh dengan tangisan rakyat.

Sifat "alergi kritik" dan gemar memanipulasi realita ini juga masih sering kita temukan. Banyak instansi atau pejabat sekarang yang lebih fokus mengejar penghargaan formalitas atau sibuk menyewa pembuat konten (content creator) demi pencitraan estetis di media sosial, ketimbang membereskan masalah mendasar seperti kemiskinan atau gizi buruk (stunting) yang ada di depan mata.

Kesimpulan: Waktunya Berhenti Jadi Korban

Membaca sejarah lewat Max Havelaar membuat kita sadar bahwa penindasan tidak selalu datang dari bangsa asing dengan senjata. Kadang, penindasan justru datang dari bangsa sendiri yang diberi amanah kekuasaan, tetapi memilih untuk buta dan tuli terhadap penderitaan rakyatnya.

Jika di tahun 1860 Multatuli harus berdarah-darah menulis buku demi mendobrak ketidakadilan, hari ini kita punya jempol dan media sosial untuk terus mengawal keadilan. Jangan sampai kita membiarkan cerita miris abad ke-19 terus diputar ulang di abad ke-21.