URBAN FARMING JATINEGARA KAUM TERTAHAN AKIBAT 6 BIDANG LAHAN BELUM BEBAS

Oleh Ayah Didi

Di tengah hiruk-pikuk Ibu Kota yang identik dengan gedung pencakar langit dan kawasan bisnis, persoalan pangan ternyata masih menjadi tantangan mendasar. Jakarta yang dihuni jutaan penduduk belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sebagian besar kebutuhan tersebut masih bergantung pada daerah lain.

"Kebutuhan pangan warga DKI Jakarta yang dihasilkan dari wilayah Jakarta sendiri hanya sekitar dua persen. Selebihnya dipasok dari luar daerah," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menerima perwakilan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Menurut Pramono, kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat kerja sama dengan berbagai daerah penghasil pangan. Salah satunya melalui kerja sama penyediaan beras dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Langkah serupa juga dilakukan dengan sejumlah daerah lain untuk menjamin pasokan pangan bagi masyarakat Jakarta.

Ia menilai, strategi membangun jejaring pasokan pangan tersebut menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Karena itu, laju inflasi Jakarta dapat berada di bawah rata-rata inflasi nasional. Bagi pemerintah daerah, menjaga keterjangkauan harga pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga bagian dari menjaga kesejahteraan warga.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, Sekretaris Umum Wahyudi Rakib, dan Wakil Ketua Zaenal. Hadir pula Raden Erwin Maulana bersama Ayah Didi yang mewakili petani kota (urban farming) melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Rumah Kaum Jayakarta.

Dalam kesempatan itu, Ayah Didi memaparkan berbagai kegiatan yang selama ini dikembangkan KTH Rumah Kaum Jayakarta. Mulai dari budidaya melon, budidaya maggot, hingga pengolahan sampah organik yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak ayam dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Disampaikan juga oleh Ayah Didi bahwa kegiatan RW 03 Kelurahan Jatinegara Kaum saat ini sedang menjalankan program Kampung Iklim (Proklim) menuju Proklim Lestari di tahun 2026.

Namun, di balik berbagai inovasi tersebut masih tersimpan persoalan yang belum terselesaikan. Pengembangan kawasan urban farming di RW 03 Kelurahan Jatinegara Kaum masih terkendala enam bidang tanah milik warga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hingga kini belum selesai proses pembebasannya.

Di hadapan Gubernur yang didampingi jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), Ayah Didi menyampaikan harapan agar proses tersebut dapat segera dituntaskan.

"Ada enam bidang lagi yang belum dibebaskan, sedangkan lahan di sisi kiri dan kanannya sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Didi yang sehari-hari sebagai penggiat lingkungan dan petani kota.

Menurut Ayah Didi, rencana pembebasan lahan itu sebenarnya telah dimulai sejak sebelum pandemi Covid-19. Sebagian bidang telah selesai dibebaskan untuk mendukung rencana perluasan kompleks Makam Pangeran Jayakarta. Namun, enam bidang yang tersisa hingga kini belum menunjukkan perkembangan.

"Mohon, Pak Pramono, proses pembebasan yang tersisa dapat dipercepat," katanya.

Ia menjelaskan, selama menunggu pemanfaatan lahan oleh pemerintah, kawasan tersebut dapat dioptimalkan sebagai sentra pertanian perkotaan. Jika enam bidang itu telah dibebaskan, ruang gerak masyarakat untuk mengembangkan urban farming akan semakin luas dan produktif.

Sesungguhnya, _urban farming_ bukan sekadar kegiatan bercocok tanam di tengah kota. Di Jakarta, praktik ini telah berkembang menjadi gerakan memanfaatkan ruang-ruang yang selama ini terabaikan. Pekarangan rumah, atap bangunan, lahan tidur, hingga kolong jalan tol disulap menjadi kawasan produktif yang menghasilkan sayuran, buah-buahan, ikan, bahkan peternakan skala kecil.

Berbagai metode dikembangkan sesuai karakter kota yang minim lahan, seperti hidroponik, vertikultur, penggunaan polibag, hingga budidaya ikan dalam ember yang dipadukan dengan tanaman sayuran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas KPKP juga terus memberikan pendampingan melalui pelatihan, bantuan bibit, serta berbagai festival pertanian perkotaan.

Apa yang disampaikan dalam pertemuan di Balai Kota itu menunjukkan bahwa ketahanan pangan Jakarta tidak hanya bergantung pada sawah-sawah luas di luar provinsi. Ketahanan pangan juga tumbuh dari kebun-kebun kecil yang dirawat dengan ketekunan warga.

Lahan-lahan yang hari ini tampak kosong sesungguhnya dapat menjadi ruang tumbuh bagi pangan, lingkungan, dan kebersamaan. Ketika ruang kota semakin terbatas, setiap meter persegi tanah memiliki arti strategis. Bukan semata-mata sebagai aset pembangunan, melainkan juga sebagai investasi bagi masa depan ketahanan pangan Jakarta yang lebih mandiri dan berkelanjutan.