FPTHSI HADIRI PERINGATAN HARI BURUH DI MONAS, DESAK PEMERINTAH ANGKAT PPPK PARUH WAKTU MENJADI ASN PPPK PENUH WAKTU

Jakarta, 1 Mei 2026 — Momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei menjadi ruang penting bagi berbagai elemen pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan keadilan ketenagakerjaan. Dalam peringatan Hari Buruh di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta, Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FPTHSI) turut hadir bersama massa buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib PPPK Paruh Waktu.

Dalam aksi tersebut, FPTHSI ikut menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera mengangkat PPPK Paruh Waktu menjadi ASN PPPK Penuh Waktu. Aspirasi itu juga disampaikan melalui pembentangan spanduk sebagai bentuk seruan moral kepada pemerintah pusat maupun daerah agar memberikan kepastian status, kepastian penghasilan, dan perlindungan yang lebih layak bagi para PPPK Paruh Waktu.

Kehadiran Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia di Monas menjadi simbol bahwa perjuangan Hari Buruh tidak hanya milik pekerja sektor industri, tetapi juga menjadi ruang perjuangan bagi para tenaga pendidik, tenaga honorer, tenaga swasta, dan tenaga pengabdi di lingkungan pemerintahan. PPPK Paruh Waktu selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pendidikan, namun masih menghadapi ketidakpastian terkait status kepegawaian dan kesejahteraan.

FPTHSI menilai bahwa PPPK Paruh Waktu bukan sekadar pelengkap administrasi pemerintahan. Mereka adalah tenaga yang bekerja, mendidik, melayani, dan mengabdi untuk masyarakat. Karena itu, pengangkatan menjadi ASN PPPK Penuh Waktu dipandang sebagai langkah konkret untuk menghadirkan keadilan bagi para tenaga pengabdi yang telah lama berkontribusi.

Melalui momentum Hari Buruh di Monas, FPTHSI menegaskan bahwa tuntutan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi ASN PPPK Penuh Waktu merupakan aspirasi yang wajar, rasional, dan berkeadilan. Pemerintah diharapkan tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi pengabdian, kebutuhan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, serta hak para pekerja untuk memperoleh kepastian masa depan.

Dalam aksi tersebut, spanduk yang dibentangkan FPTHSI menjadi bentuk pesan terbuka kepada pemerintah bahwa PPPK Paruh Waktu membutuhkan perhatian serius. Seruan tersebut mencerminkan harapan besar agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan status PPPK Paruh Waktu secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

“PPPK Paruh Waktu adalah bagian dari tenaga pengabdi bangsa. Mereka telah bekerja, mendidik, melayani, dan ikut menopang pelayanan masyarakat. Sudah saatnya pemerintah hadir memberikan kepastian dengan mengangkat PPPK Paruh Waktu menjadi ASN PPPK Penuh Waktu,” demikian semangat aspirasi yang disuarakan FPTHSI dalam momentum Hari Buruh.

FPTHSI juga mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari perjuangan kesejahteraan pekerja. Hari Buruh bukan hanya tentang tuntutan upah, tetapi juga tentang martabat, kepastian kerja, perlindungan, dan masa depan yang lebih layak bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang mengabdi di sektor pendidikan dan pelayanan publik.

Dengan hadirnya Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia dalam peringatan Hari Buruh di Monas, diharapkan aspirasi PPPK Paruh Waktu semakin mendapat perhatian dari pemerintah. FPTHSI berharap momentum 1 Mei menjadi titik penting bagi lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pengabdi, khususnya dalam mewujudkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi ASN PPPK Penuh Waktu.